Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis transparan serta meletakkan supremasi hukum. Perubahan yang tengah dialami tersebut memberikan peluang bagi penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kepentingan rakyat dapat kembali diletakkan pada posisi sentral.

Namun setiap perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk ketidakpastian. Dengan demikian pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas, agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan perselisihan paham dan ketegangan yang meluas, serta berpotensi menimbulkan permasalahan baru. Pemerintah juga harus lebih terbuka terhadap derasnya aliran ekspresi aspirasi rakyat dan mampu menanggapi secara cepat dan efektif.

Penataan berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara itu terjadi pada lingkungan kehidupan antar bangsa yang semakin terbuka, dimana nilai-nilai universal di bidang ekonomi dan perdagangan, politik, kemanusiaan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup saling berkaitan secara kompleks. Apa yang dilaksanakan tidak akan lepas dari pengamatan masyarakat internasional. Dalam hal ini pemerintah harus mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan bangsa Indonesia pada posisi yang serba salah.

Perubahan yang sedang dijalani terjadi pada saat dunia sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Oleh karena itu penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.

Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.

TIK DEPDIKNAS Daerah

Adapun di setiap daerah juga dibentuk organisasi Tata Kelola TIK tingkat kota/Kabupaten bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Daerah setempat dalam operasional kegiatan TIK di tingkat daerah. Unit Tata Kelola TIK ini dapat berbentuk
Tim atau Lembaga yang resmi didirikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah setempat. Fungsi dan Tugas dari Unit Tata Kelola TIK Daerah, antara lain:

• Sebagai mitra Unit TIK DEPDIKNAS Pusat dalam perencanaan, evaluasi dan monitoring program pengembangan dan kegiatan teknologi informasi dan komunikasi DEPDIKNAS di daerah.
• Mengkoordinir komunitas sekolah dalam pelaksanaan program TIK DEPDIKNAS secara terpadu di daerah.
• Menyusun laporan secara berkala terkait program pengembangan dan kegiatan TIK DEPDIKNAS sesuai dengan standar dokumen dan mekanisme penyusunan yang telah ditetapkan.
• Mempublikasikan hasil laporan pelaksanaan, evaluasi dan monitoring tersebut secara berkala.
• Membangun situs web organisasi Tata Kelola TIK di masing-masing daerah sebagai media informasi pelaksanaan dan laporan progres kegiatan kepada masyarakat.